Israel telah melancarkan serangan-udara berskala luas yang disebut Operation Protective Edge.
Tujuh warga sipil Palestina tewas dalam serangan-udara di Kota Khan Younis, bagian selatan Jalur Gaza, Palestina tersebut. Ashraf Al-Qedra, Juru Bicara Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza mengatakan, ketujuh warga sipil --tiga perempuan dan empat anak kecil-- meninggal akibat serangan-udara gencar Israel terhadap tiga rumah di kota kecil tersebut.
“Korban jiwa Palestina dalam Operation Protective Edge Israel itu, yang dimulai pada Selasa (8/7), telah bertambah jadi 68 dan lebih dari 400 orang lagi cedera,” tulis Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi, 10 Juli 2014.
Seperti diketahui, Jalur Gaza acap kali diperebutkan oleh Israel dari Palestina. Kawasan ini terletak di pantai timur Laut Tengah, berbatasan dengan Mesir di sebelah barat daya (11 km), dan Israel di sebelah timur dan utara (51 km (32 mil).
Jalur Gaza memiliki panjang sekitar 41 kilometer (25 mil) dan lebar antara 6 sampai 12 kilometers (3,7 hingga 7,5 mil), dengan luas total 365 kilometer persegi (141 mil²). Populasi di Jalur Gaza berjumlah sekitar 1,7 juta jiwa.
Mayoritas penduduknya besar dan lahir di Jalur Gaza, selebihnya merupakan pengungsi Palestina yang melarikan diri ke Gaza setelah meletusnya Perang Arab-Israel 1948. Populasi di Jalur Gaza didominasi oleh Muslim Sunni.
Tingkat pertumbuhan penduduknya pertahun mencapai angka 3,2 persen. Hal ini menjadikannya sebagai wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi ke tujuh di dunia.
Jalur Gaza memperoleh batas-batasnya saat ini pada akhir perang tahun 1948, yang ditetapkan melalui Perjanjian Gencatan Senjata Israel-Mesir pada 24 Februari 1949. Pasal V dari perjanjian ini menyatakan bahwa garis demarkasi di Jalur Gaza bukanlah merupakan perbatasan internasional. Jalur Gaza selanjutnya diduduki Mesir.
Pada awalnya, Jalur Gaza secara resmi dikelola oleh Pemerintahan Seluruh Palestina, yang didirikan oleh Liga Arab pada bulan September 1948. Sejak pembubaran Pemerintahan Seluruh Palestina pada tahun 1959 hingga 1967, Jalur Gaza secara langsung dikelola oleh seorang gubernur militer Mesir.
Israel merebut dan menduduki Jalur Gaza dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Berdasarkan Persetujuan Damai Oslo yang disahkan pada tahun 1993, Otoritas Palestina ditetapkan sebagai badan administratif yang mengelola pusat kependudukan Palestina. Israel mempertahankan kontrolnya terhadap Jalur Gaza di wilayah udara, wilayah perairan, dan lintas perbatasan darat dengan Mesir. Israel secara sepihak menarik diri dari Jalur Gaza pada tahun 2005.
Jalur Gaza merupakan bagian dari teritori Palestina. Sejak Juli 2007, setelah pemilihan umum legislatif Palestina 2006 dan setelah Pertempuran Gaza, Hamas menjadi penguasa de facto di Jalur Gaza, yang kemudian membentuk Pemerintahan Hamas di Gaza.
+++
PALESTINA adalah sebuah wilayah di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Nama "Palestina" digunakan oleh penulis-penulis Yunani Kuno, dan kemudian digunakan untuk provinsi Romawi Syria Palaestina, provinsi Romawi Timur Palaestina Prima dan provinsi Umayyah dan Abbasiyah Jund Filastin.
Wilayah ini juga dikenal sebagai Tanah Israel, Tanah Suci, Levant Selatan, Cisjordan, dan secara historis dikenal dengan nama-nama lainnya seperti Kanaan, Suriah Selatan dan Kerajaan Yerusalem.
Terletak di lokasi yang strategis, di antara Mesir, Suriah dan Jazirah Arab, dan tempar lahirnya Agama Yahudi dan Kekristenan, wilayah ini mempunyai sejarah yang panjang dan riuh sebagai persimpangan untuk agama, budaya, peradagangan dan politik.
Wilayah ini telah dikuasai oleh berbagai bangsa, yaitu: Orang Mesir Kuno, Orang Kanaan, Bani Israil, Orang Assyiria, Orang Babilonia, Orang Farsi, Orang Yunani Kuno, Orang Romawi, Orang Romawi Timur, Kekhalifahan Arab Sunni, Kekhalifahan Fatimiyah Syi'ah, Orang Salibi, Ayyubiyyah, Mamluk, Turki Utsmani, Orang Britania, Orang Israel modern dan Bangsa Palestina.
Batas-batas dari wilayah ini selalu berubah sepanjang sejarah, dan terakhir kali ditetapkan pada zaman modern oleh Persetujuan batas Perancis-Britania (1920) dan Nota Transyordania (tanggal 16 September 1922), selama periode Mandat Palestina. Sekarang, wilayah ini terdiri dari Negara Israel dan Negara Palestina.
Palestina terletak di bagian barat benua Asia yang membentang antara garis lintang meridian 15-34 dan 40-35 ke arah timur, dan antara garis lintang meridian 30-29 dan 15-33 ke arah utara.
Palestina membentuk bagian tenggara dari kesatuan geografis yang besar di belahan timur dunia Arab yang disebut dengan negeri Syam. Selain Palestina, negeri Syam terdiri dari Lebanon, Suriah dan Yordania. Pada awalnya negara-negara ini punya perbatasan yang kolektif di luar perbatasannya dengan Mesir.
Perbatasan Palestina dimulai dari Lebanon di Ras El-Nakoura di wilayah Laut Tengah (Laut Mediterania) dan dengan garis lurus mengarah ke timur sampai ke daerah di dekat kota kecil Lebanon yaitu kota Bent Jubayel, di mana garis pemisah antara kedua negara ini miring ke Utara dengan sudut yang hampir lurus.
Pada titik ini, perbatasan berada mengitari mata air Sungai Yordan yang menjadi bagian dari Palestina dalam jalan kecil yang membatasinya dari wilayah Timur dengan wilayah Suriah dan danau Al Hola, Lout dan Tabariyya.
Perbatasan dengan Yordania dimulai di wilayah selatan danau Tabariyya pada pembuangan sungai Al Yarmouk. Terus sepanjang Sungai Yordan. Dari mata air Sungai Yordan, perbatasan ini ke arah Selatan membelah pertengahan Laut Mati secara geometrikal dan lembah Araba, hingga sampai pada daerah Aqaba.
Perbatasan dengan Mesir dapat digambarkan dengan garis yang hampir membentuk garis lurus yang membelah antara daerah semi-pulau Seena dan padang pasir Al Naqab. Perbatasan ini dimulai di Rafah di Laut Tengah hingga sampai ke daerah Taba di Teluk Aqaba.
Di bagian Barat, Palestina terletak di sebelah perairan lepas internasional dari Laut Tengah dengan jarak sekitar 250 km dari Ras El-Nakoura di belah selatan hingga Rafah di bagian selatan.
Karena lokasinya terletak di pertengahan negara-negara Arab, Palestina membentuk kombinasi geografis yang natural dan humanistik bagi medan terestrial yang luas yang memuat kehidupan orang-orang asli Badui di wilayah selatan dan gaya pendudukan yang sudah lama di bagian utara.
Tanah Palestina punya keistimewaan dibanding dengan daerah lain karena merupakan bagian dari tempat diturunkannya semua agama samawi, tempat di mana peradaban kuno muncul, menjadi jembatan aktivitas komersial dan tempat penyusupan ekspedisi militer di sepanjang era bersejarah yang berbeda.
Lokasi strategis yang dinikmati Palestina memungkinkannya untuk menjadi faktor penghubung antara berbagai benua bagi dunia kuno Asia, Afrika dan Eropa. Palestina juga menjadi tempat yang dijadikan pintu masuk bagi perjalanan ke negara-negara tetangga. Ia menjadi jembatan penghubung bagi manusia sejak dahulu kala, sebagaimana ia juga menikmati lokasi sentral (Pusat) yang memikat sebagian orang yang mau bermukim dan hidup dalam kemakmuran.
Konflik Israel-Palestina
KONFLIK Israel-Palestina, bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas, adalah konflik yang berlanjut antara bangsa Israel dan bangsa Palestina.
Konflik Israel-Palestina ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana, seolah-olah seluruh bangsa Israel (atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel) memiliki satu pandangan yang sama, sementara seluruh bangsa Palestina memiliki pandangan yang sebaliknya.
Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan solusi dua negara, dan sebagian lagi menganjurkan solusi dua bangsa dengan satu negara sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.
Konflik antara Palestina dan Israel terjadi pada akhir abad 19 atau tahun 1920. Terdapat dua kegiatan yang melatarbelakangi konflik ini. Di antaranya pelaksanaan kongres zionis pertama tahun 1897 dan Deklarasi Balfour tahun 1917.
Deklarasi Balfour (1917) ialah surat tertanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Britania Raya/Inggris; Arthur James Balfour, kepada Lord Rothschild (Walter Rothschild), pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk dikirimkan kepada Federasi Zionis.
Surat itu menyatakan posisi yang disetujui pada rapat Kabinet Inggris pada 31 Oktober 1917, bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana-rencana Zionis buat ‘tanah air’ bagi Yahudi di Palestina, dengan syarat bahwa tak ada hal-hal yang boleh dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak dari komunitas-komunitas yang ada di sana.
Saat itu, sebagian besar wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Khilafah Turki Utsmani. Batas-batas yang akan menjadi Palestina telah dibuat sebagai bagian dari Persetujuan Sykes-Picot 16 Mei 1916 antara Inggris dan Prancis. Sebagai balasan untuk komitmen dalam deklarasi itu, komunitas Yahudi akan berusaha meyakinkan Amerika Serikat untuk ikut dalam Perang Dunia I.
Itu bukanlah alasan satu-satunya, karena sudah lama di Inggris telah ada dukungan bagi gagasan mengenai ‘tanah air’ Yahudi, dan waktunya tergantung pada kemungkinannya.
Kata-kata Deklarasi ini kemudian digabungkan ke dalam perjanjian damai Sèvres dengan Turki Utsmani dan Mandat untuk Palestina. Deklarasi (surat ketikan yang ditandatangani dengan tinta oleh Balfour) ialah sebagai berikut:
Foreign Office
November 2nd, 1917
Dear Lord Rothschild,
I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.
"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country."
I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.
Yours sincerelys,
Arthur James Balfour
Terjemahan
Departemen Luar Negeri
2 November 1917
Lord Rothschild yang terhormat,
Saya sangat senang dalam menyampaikan kepada Anda, atas nama Pemerintahan Sri Baginda, pernyataan simpati terhadap aspirasi Zionis Yahudi yang telah diajukan kepada dan disetujui oleh Kabinet.
"Pemerintahan Sri Baginda memandang positif pendirian di Palestina tanah air untuk orang Yahudi, dan akan menggunakan usaha keras terbaik mereka untuk memudahkan tercapainya tujuan ini, karena jelas dipahami bahwa tidak ada suatupun yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak penduduk dan keagamaan dari komunitas-komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, ataupun hak-hak dan status politis yang dimiliki orang Yahudi di negara-negara lainnya ."
Saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini untuk diketahui oleh Federasi Zionis.
Salam,
Arthur James Balfour
CATATAN tentang diskusi-diskusi yang menghasilkan teks akhir Deklarasi Balfour ini menjelaskan beberapa rincian susunan kata-katanya. Frase "tanah air" secara disengaja digunakan sebagai pengganti "negara", dan Inggris mencurahkan beberapa usaha pada dekade-dekad berikutnya untuk menyangkal bahwa mereka memaksudkan pembentukan suatu negara, termasuk Buku Putih Churchill, 1922. Namun demikian, secara pribadi, banyak pejabat Inggris setuju dengan interpretasi kaum Zionis bahwa hasil akhir yang diharapkan memang adalah sebuah negara.
Sebuah naskah awal menggunakan kata that buat merujuk pada Palestina sebagai tanah air Yahudi, yang diubah menjadi di Palestina untuk menghindari penafsiran bahwa yang dimaksudkan adalah seluruh Palestina. Demikian pula, sebuah naskah awal tak mencakup janji untuk tak merugikan hak-hak komunitas non-Yahudi.
Perubahan-perubahan ini terjadi sebagian karena desakan Edwin Samuel Montagu, seorang anti-Zionis Yahudi yang berpengaruh dan Sekretaris Negara untuk India, yang antara lain, prihatin bahwa deklarasi tanpa perubahan-perubahan itu bisa mengakibatkan kian meningkatnya penganiayaan anti-Semit.
Seperti Persetujuan Sykes-Picot sebelumnya, deklarasi ini dipandang banyak orang Arab sebagai pengkhianatan besar terhadap upaya-upaya Britania Raya dalam mendukung kemerdekaan Arab dalam Korespondensi Hussein-McMahon 1915–1916.
Salah satu tokoh utama Yahudi yang merundingkan dukungan terhadap deklarasi ini ialah Dr. Chaim Weizmann, jurubicara terkemuka organisasi Zionisme di Britania Raya. Selama pertemuan pertama antara Chaim Weizmann dan Balfour (1906), pemimpin kelompok Persatuan itu terkesan oleh kepribadian Weizman.
Balfour menanyai Weizmann mengapa Palestina — dan hanya Palestina saja — yang diinginkan menjadi basis Zionisme. "Semua tempat yang lain akan menjadi pemberhalaan", Weizmann memprotes, lalu menambahkan: "Tuan Balfour, andai saya menawarkan Anda Paris sebagai ganti London, akankah Anda mengambilnya?"
"Namun Dr. Weizmann", Balfour menjawab, "kami memiliki London", Weizmann menjawab, "Itu benar, namun kami memiliki Yerusalem dulu saat London merupakan rawa."
Weizmann ialah kimiawan yang berhasil mensintesiskan aseton melalui fermentasi. Aseton diperlukan dalam menghasilkan cordite, bahan pembakar yang diperlukan untuk mendorong peluru-peluru. Jerman memonopoli ramuan aseton kunci, kalsium asetat.
Tanpa kalsium asetat, Britania tak bisa menciptakan aseton dan tanpa aseton takkan ada cordite. Jadi, tanpa cordite, Inggris saat itu mungkin akan kalah dalam Perang Besar.
Saat ditanya bayaran apa yang diinginkan, Weizmann menjawab, "Hanya ada satu hal yang saya inginkan. Tanah air buat orang-orang saya." Ia menerima pembayaran untuk penemuan ini dan peran dalam sejarah awal Israel.
Dalam wawancaranya pada November 2002 dengan majalah New Statesman, Menteri Luar Negeri Inggris, Jack Straw mempersalahkan penjajahan Inggris masa lalu atas banyak masalah politik modern, termasuk konflik Arab-Israel.
"Deklarasi Balfour dan jaminan-jaminan yang bertentangan yang diberikan pada orang-orang Palestina secara pribadi, sementara pada saat yang sama diberikan pula kepada orang-orang Israel, merupakan sejarah yang menarik buat kami, namun bukan sesuatu yang terhormat," katanya.
Rujukan Sejarah
TANAH Israel, yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Eretz Yisrael, merupakan tanah suci orang Yahudi. Menurut kitab Taurat, Tanah Israel dijanjikan kepada tiga Patriark Yahudi oleh Tuhan sebagai tanah air mereka.
Pada cendekiawan memperkirakan periode ini ada pada milenium ke-2 SM. Menurut pandangan tradisional, sekitar abad ke-11 SM, beberapa kerajaan dan negara Israel didirikan disekitar Tanah Israel; Kerajaan-kerajaan dan negara-negara ini memerintah selama seribu tahun ke depan.
Antara periode Kerajaan-kerajaan Israel dan penaklukan Muslim abad ke-7, Tanah Israel jatuh di bawah pemerintahan Asiria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Sassania, dan Bizantium.
Keberadaan orang Yahudi di wilayah tersebut berkurang drastis setelah kegagalan Perang Bar Kokhba melawan Kekaisaran Romawi pada tahun 132, menyebabkan pengusiran besar-besaran Yahudi.
Pada tahun 628/9, Kaisar Bizantium Heraklius memerintahkan pembantaian dan pengusiran orang-orang Yahudi, mengakibatkan populasi Yahudi menurun lebih jauh. Walau demikian, terdapat sekelompok kecil populasi Yahudi yang masih menetap di tanah Israel.
Tanah Israel direbut dari Kekaisaran Bizantium sekitar tahun 636 oleh penakluk Muslim. Selama lebih dari enam abad, kontrol wilayah tersebut berada di bawah kontrol Umayyah, Abbasiyah, dan Tentara Salib sebelum jatuh di bawah Kesultanan Mameluk pada tahun 1260.
Pada tahun 1516, Tanah Israel menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, yang memerintah wilayah tersebut sampai pada abad ke-20.
Rindu Para Diaspora
ORANG-orang Yahudi yang berdiaspora telah lama bercita-cita untuk kembali ke Zion dan Tanah Israel. Harapan dan kerinduan tersebut tercatat pada Alkitab dan merupakan tema pusat pada buku doa Yahudi.
Pada permulaan abad ke-12, penindasan Yahudi oleh Katolik mendorong perpindahan orang-orang Yahudi Eropa ke Tanah Suci dan meningkatkan jumlah populasi Yahudi setelah pengusiran orang Yahudi dari Spanyol pada tahun 1492.
Selama abad ke-16, komunitas-komunitas besar Yahudi kebanyakan berpusat pada Empat Kota Suci Yahudi, yaitu Yerusalem, Hebron, Tiberias, dan Safed. Pada pertengahan kedua abad ke-18, keseluruhan komunitas Hasidut yang berasal dari Eropa Timur telah berpindah ke Tanah Suci.
Imigrasi dalam skala besar, dikenal sebagai Aliyah Pertama (Bahasa Ibrani: ?????), dimulai pada tahun 1881, yakni pada saat orang-orang Yahudi melarikan diri dari pogrom di Eropa Timur. Manakala gerakan Zionisme telah ada sejak dahulu kala, Theodor Herzl merupakan orang Yahudi pertama yang mendirikan gerakan politik Zionisme, yakni gerakan yang bertujuan mendirikan negara Yahudi di Tanah Israel. Pada tahun 1896, Herzl menerbitkan buku Der Judenstaat (Negara Yahudi), memaparkan visinya tentang negara masa depan Yahudi; Tahun berikutnya ia kemudian mengetuai Kongres Zionis Sedunia pertama.
Aliyah Kedua (1904–1914) dimulai setelah terjadinya pogrom Kishinev. Sekitar 40.000 orang Yahudi kemudian berpindah ke Palestina. Baik gelombang pertama dan kedua migrasi tersebut utamanya adalah Yahudi Ortodoks, namun pada Aliyah Kedua ini juga meliputi pelopor-pelopor gerakan kibbutz.
Selama Perang Dunia I, Menteri Luar Negeri Britania Arthur Balfour mengeluarkan pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour, yaitu deklarasi yang mendukung pendirian negara Yahudi di tanah Palestina.
Atas permintaan Edwin Samuel Montagu dan Lord Curzon, disisipkan pula pernyataan "it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country".
Legiun Yahudi, sekelompok batalion yang terdiri dari sukarelawan-sukarelawan Zionis, kemudian membantu Britania menaklukkan Palestina. Oposisi Arab terhadap rencana ini berujung pada Kerusuhan Palestina 1920 dan pembentukan organisasi Yahudi yang dikenal sebagai Haganah (dalam Bahasa Ibrani artinya "Pertahanan").
Pada tahun 1922, Liga Bangsa-Bangsa mempercayakan mandat atas Palestina kepada Britania Raya. Populasi wilayah ini pada saat itu secara dominan merupakan Arab Muslim, sedangkan pada wilayah perkotaan seperti Yerusalem, secara dominan merupakan Yahudi.
Imigrasi Yahudi berlanjut dengan Aliyah Ketiga (1919–1923) dan Aliyah Keempat (1924–1929), secara keseluruhan membawa 100.000 orang Yahudi ke Palestina.
Setelah terjadinya kerusuhan Jaffa, Britania membatasi imigrasi Yahudi, dan wilayah yang ditujukan sebagai negara Yahudi dialokasikan di Transyordania.
Meningkatnya gerakan Nazi pada tahun 1930 menyebabkan Aliyah kelima (1929-1939) dengan masukknya seperempat juta orang Yahudi ke Palestina. Gelombang masuknya Yahudi secara besar-besaran ini menimbulkan Pemberontakan Arab di Palestina 1936-1939, memaksa Britania membatasi imigrasi dengan mengeluarkan Buku Putih 1939.
Sebagai reaksi atas penolakan negara-negara di dunia yang menolak menerima pengungsi Yahudi yang melarikan diri dari Holocaust, dibentuklah gerakan bawah tanah yang dikenal sebagai Aliyah Bet yang bertujuan untuk membawa orang-orang Yahudi ke Palestina.
Pada akhir Perang Dunia II, jumlah populasi orang Yahudi telah mencapai 33% populasi Palestina, meningkat drastis dari sebelumnya yang hanya 11% pada tahun 1922.
Revolusi Arab
KONFLIK terbesar dalam sejarah Mandat Palestina adalah apa yang disebut dengan Revolusi Arab (1936-1939). Revolusi ini dipimpin Imam Besar Jerusalem Mohammad Amin al-Husayni.
Merujuk artikel kompas, Jumat, 23 November 2012 lalu, konflik ini dituliskan berawal dari terbunuhnya seorang ulama asal Suriah, Izz al-Din al-Qassam, pada November 1935. Al-Qassam memang dikenal sebagai seorang ulama yang anti-Inggris dan anti-Zionisme. Dia merekrut para petani dan memberi mereka latihan militer.
Pada November 1935, dua anak buah al-Qassam terlibat bentrok dengan polisi Inggris dan menewaskan seorang polisi. Akibatnya, polisi memburu dan menewaskan Al-Qassam di sebuah gua dekat Ya'bad, Tepi Barat. Kematian ini dengan cepat menyulut kemarahan warga Arab di Palestina.
Faktor lain pemicu Revolusi Arab adalah penemuan kiriman senjata dalam jumlah besar di pelabuhan Jaffa yang ditujukan untuk Haganah, pasukan paramiliter Yahudi. Fakta ini memunculkan ketakutan bahwa Yahudi akan mengambil alih Palestina semakin meningkat.
Pada 1935, angka imigrasi Yahudi ke Palestina juga meningkat, hanya beberapa bulan sebelum Revolusi Arab Pecah. Antara 1933-1936 lebih dari 164.000 imigran Yahudi tiba di Palestina. Pada 1936, populasi warga Yahudi mencapai 370.000 orang membuat hubungan antara warga Arab dan Yahudi semakin panas.
Revolusi Arab benar-benar dimulai pada 15 April 1936, ketika konvoi truk dari Nablus menuju Tulkarm diserang dan menewaskan dua warga Yahudi. Sehari setelah serangan itu, kelompok bersenjata Yahudi balas menyerang dan membunuh dua pekerja Arab di dekat Petah Tikva. Aksi saling balas terus meluas dan sejumlah jenderal Arab menyatakan perang.
Pemerintah Inggris akhirnya harus turun tangan untuk mengatasi keadaan. Pasukan Inggris di Palestina mendapat bantuan dari Haganah akhirnya bisa mengakhiri Revolusi Arab pada 1939. Akibat revolusi ini, 5.000 warga Arab, lebih dari 300 warga Yahudi, dan 262 tentara Inggris tewas. Selain itu, sedikitnya 15.000 warga Arab terluka.
Imam Besar Amin al-Husayni yang menjadi pemimpin revolusi berhasil mendapatkan suaka di Lebanon, Irak, Italia, dan akhirnya Nazi Jerman.
Apa dampak Revolusi Arab yang gagal ini dalam perkembangan Palestina?
Selama upaya dan seusai memadamkan Revolusi Arab, Inggris menggelar sejumlah investigasi soal penyebab pertumpahan darah selama tiga tahun itu.
Salah satu hasil penyelidikan yang cukup signifikan adalah Komisi Peel (1936-1937). Komisi ini adalah yang pertama kali mengajukan solusi dua negara. Komisi ini mengusulkan agar Palestina dibagi dua, satu bagian untuk bangsa Yahudi dan satu bagian lainnya diberikan bagi bangsa Arab.
Negara Yahudi, sesuai rekomendasi komisi, meliputi kawasan pantai, Lembah Jezreel, Beit She'an, dan Galilea. Sementara Negara Arab akan meliputi Transjordania, Yudea, Samaria, Lembah Jordania, dan Negev.
Para pemimpin Yahudi di Palestina terbelah pendapatnya menanggapi rekomendasi ini. Sementara para pemimpin Arab dengan tegas menolak usulan solusi dua negara ini.
Pada Mei 1939—beberapa bulan sebelum Perang Dunia II pecah—Inggris kembali mencoba memberikan solusi di tanah Palestina.
Kali ini adalah solusi satu negara Palestina. Di mana dalam jangka pendek Pemerintah Inggris akan menentukan kuota jumlah imigran Yahudi yang bisa memasuki Palestina. Di masa depan, jumlah kuota ini akan ditentukan pemimpin Arab.
Selain kuota, Inggris juga melarang imigran Yahudi membeli tanah dari warga Arab demi mencegah gesekan sosial antara kedua kubu. Aturan-aturan ini berlaku hingga masa mandat Inggris di Palestina berakhir yang hampir bersamaan dengan pecahnya Perang Dunia II.
Perang Dunia II yang diikuti holocaust alias pemusnahan massal bangsa Yahudi di Eropa membuat semakin banyak bangsa Yahudi yang mencoba meninggalkan Eropa. Akibatnya, para pemimpin Yahudi di Palestina merancang imigrasi ilegal ke Palestina yang menciptakan ketegangan lebih besar di kawasan tersebut.
Penolakan
KELOMPOK Yahudi Neturei Karta yang berpusat di AS selama ini dikenal sebagai duri dalam daging bagi gerakan Zionisme Internasional. Walau sama-sama berdarah Yahudi, namun orientasi perjuangan antara Neturei Karta dengan Zionis-Israel amat berbeda. Jika Zionis-Israel mengagungkan dan menyucikan Talmud, maka kelompok Yahudi Ortodoks menuding bahwa Talmud adalah kitab iblis yang telah ‘mencemari kesucian’ Taurat yang diturunkan Tuhan kepada Musa.
Secara berkala, Kelompok Yahudi Neturei Karta melakukan aksi unjuk rasa di seluruh dunia, terutama di Yerusalem, Inggris, dan AS, dan mensosialisasikan bahwa kaum Yahudi telah ditakdirkan Tuhan untuk diaspora dan tidak memiliki negara. “Kami tidak setuju dengan pembentukan negara Israel. Kaum Zionis telah memperkosa Yudaisme dan menungganginya untuk ambisi politik. Yudaisme tidak mengenal Talmud dan negara Israel!” tegas Rabi Yisroil Dovid Weiss, Juru Bicara Neturei Karta AS.
Pada 24 Juli lalu, kelompok ini lagi-lagi menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini bertepatan dengan hari kesembilan bulan Av—yang dianggap sebagai hari terkelam dalam perjalanan bangsa Yahudi di mana orang-orang Yahudi meyakini ribuan tahun silam Kuil Sulaiman telah dihancurkan oleh mush-musuh Tuhan. Ribuan kaum Yahudi Ortodoks menggelar aksi di depan Konsulat Israel di New York AS.
Juru Bicara Neturei Karta lagi-lagi dengan lantang menyerukan agar kaum Yahudi AS khususnya, dan Yahudi seluruh dunia umumnya, tidak lagi mendukung keberadaan negara Zionis-Israel. “Hapuskan Israel dari muka bumi!” demikian teriak mereka. Neturei Karta juga membuat situs yang memuat seluruh aksi-aksi mereka. Silakan lihat di http://www.nkusa.org.
Patut diketahui, ketika Presiden Iran dalam satu acara di Teheran menyampaikan pidato dan dengan lantang mengatakan agar dunia menghapus Israel dari peta bumi, maka kelompok Neturei Karta dengan respon yang sangat cepat mengamininya. Mereka bergandengan tangan dengan seluruh aktivis kemanusiaan dunia untuk bersama-sama berjuang menghilangkan eksistensi negara Israel dari muka bumi sampai hari akhir.
Pembagian Wilayah
SETELAH 1945, Britania Raya menjadi terlibat dalam konflik kekerasan dengan Yahudi. Pada tahun 1947, pemerintah Britania menarik diri dari Mandat Palestina, menyatakan bahwa Britania tidak dapat mencapai solusi yang diterima baik oleh orang Arab maupun Yahudi. Badan PBB yang baru saja dibentuk kemudian menyetujui Rencana Pembagian PBB (Resolusi Majelis Umum PBB 18) pada 29 November 1947.
Rencana pembagian ini membagi Palestina menjadi dua negara, satu negara Arab, dan satu negara Yahudi. Yerusalem ditujukan sebagai kota Internasional – corpus separatum – yang diadministrasi oleh PBB untuk menghindari konflik status kota tersebut.
Komunitas Yahudi menerima rencana tersebut, tetapi Liga Arab dan Komite Tinggi Arab menolaknya atas alasan kaum Yahudi mendapat 55% dari seluruh wilayah tanah meskipun hanya merupakan 30% dari seluruh penduduk di daerah ini.
Pada 1 Desember 1947, Komite Tinggi Arab mendeklarasikan pemogokan selama 3 hari, dan kelompok-kelompok Arab mulai menyerang target-target Yahudi. Perang saudara dimulai ketika kaum Yahudi yang mula-mulanya bersifat defensif perlahan-lahan menjadi ofensif. Ekonomi warga Arab-Palestina runtuh dan sekitar 250.000 warga Arab-Palestina diusir ataupun melarikan diri.
Pada 14 Mei 1948, sehari sebelum akhir Mandat Britania, Agensi Yahudi memproklamasikan kemerdekaan dan menamakan negara yang didirikan tersebut sebagai "Israel". Sehari kemudian, gabungan lima negara Arab – Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon dan Irak –menyerang Israel, menimbulkan Perang Arab-Israel 1948.
Maroko, Sudan, Yemen dan Arab Saudi juga membantu mengirimkan pasukan. Setelah satu tahun pertempuran, genjatan senjata dideklarasikan dan batas wilayah sementara yang dikenal sebagai Garis Hijau ditentukan. Yordania kemudian menganeksasi wilayah yang dikenal sebagai Tepi Barat dan Yerusalem Timur, sedangkan Mesir mengontrol Jalur Gaza. Israel kemudian diterima sebagai anggota PBB pada tanggal 11 Mei 1949.
Selama konflik ini, sekitar 711.000 orang Arab Palestina (80% populasi Arab) mengungsi keluar Palestina.
Pada masa-masa awal kemerdekannya, gerakan Zionisme buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion mendominasi politik Israel. Tahun-tahun ini ditandai dengan imigrasi massal para korban yang selamat dari Holocaust dan orang-orang Yahudi yang diusir dari tanah Arab. Populasi Israel meningkat dari 800.000 menjadi 2.000.000 dalam jangka waktu sepuluh tahun antara 1948 sampai dengan 1958.
Kebanyakan pengungsi tersebut ditempatkan di perkemahan-perkemahan yang dikenal sebagai ma'abarot. Sampai tahun 1952, 200.000 imigran bertempat tingal di kota kemah ini. Adanya desakan untuk menyelesaikan krisis ini memaksa Ben-Gurion menandatangani perjanjian antara Jerman Barat dengan Israel. Perjanjian ini menimbulkan protes besar kaum Yahudi yang tidak setuju Israel berhubungan dengan Jerman.
Selama tahun 1950-an, Israel terus menerus diserang oleh militan Palestina yang kebanyakan berasal dari Jalur Gaza yang diduduki oleh Mesir.[60] Pada tahun 1956, Israel bergabung ke dalam sebuah aliansi rahasia bersama dengan Britania Raya dan Perancis, yang betujuan untuk merebut kembali Terusan Suez yang sebelumnya telah dinasionalisasi oleh Mesir.
Walaupun berhasil merebut Semenanjung Sinai, Israel dipaksa untuk mundur atas tekanan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai ganti atas jaminan hak pelayaran Israel di Laut Merah dan Terusan Suez.
Pada permulaan dekade selanjutnya, Israel berhasil menangkap dan mengadili Adolf Eichmann, seorang penggagas utama Solusi Akhir yang bersembunyi di Argentina. Peradilan ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepedulian publik terhadap Holocaust, dan sampai sekarang Eichmann merupakan satu-satunya orang yang dieksekusi oleh Israel walaupun John Demjanjuk juga dijatuhi hukuman mati sebelum kemudian putusan tersebut dibalikkan oleh Mahkamah Agung Israel.
Konflik Panjang
NEGARA-negara Arab selama bertahun-tahun menolak hak Israel untuk berdiri. Nasionalisme Arab yang dipimpin oleh Nasser menyerukan penghancuran negara Israel.
Pada tahun 1967, Mesir, Suriah, dan Yordania menutup perbatasannya dengan Israel dan mengusir pasukan perdamaian PBB keluar dari wilayah tersebut serta memblokade akses Israel terhadap Laut Merah.
Israel kemudian melancarkan serangan terhadap pangkalan angkatan udara Mesir karena takut akan terjadinya invasi oleh Mesir. Hal ini kemudian berujung pada Perang Enam Hari yang kemudian dimenangkan oleh Israel. Pada perang ini, Israel berhasil merebut Tepi Barat, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan.
Garis Hijau menjadi penanda batas antara wilayah administrasi Israel dengan Wilayah pendudukan Israel. Batas wilayah Yerusalem juga diperluas dengan memasukkan wilayah Yerusalem Timur. Sebuah undang-undang yang mengesahkan pemasukan wilayah ini kemudian ditetapkan.
Hal ini kemudian berujung pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 478 yang menyatakan bahwa penetapan ini tidak sah dan melanggar hukum internasional.
Kegagalan negara-negara Arab pada perang tahun 1967 kemudian menyebabkan tumbuhnya gerakan kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, beberapa kelompok militer Palestina melancarkan berbagai gelombang serangan terhadap warga-warga Israel di seluruh dunia, termasuk pula pembunuhan atlet-atlet Israel pada Olimpiade München 1972.
Israel membalas aksi tersebut dengan melancarkan Operasi Wrath of God (Murka Allah). Pada operasi ini, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap peristiwa München ini dilacak dan dibunuh.
Pada hari Yom Kippur 6 Oktober 1973 yang merupakan hari suci Yahudi, pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap Israel. Perang tersebut berakhir pada tanggal 26 Oktober dengan Israel berhasil memukul balik pasukan Mesir dan Suriah. Walaupun demikian perang ini dianggap sebagai kekalahan Israel.
Sebuah komisi yang dibentuk untuk menginvestigasi perang ini membebaskan pemerintah Israel dari tanggung jawab. Namun kemarahan publik Israel pada akhirnya memaksa Perdana Menteri Golda Meir untuk mengundurkan diri.
Pemilihan Knesset 1977 menandai terjadinya titik balik dalam sejarah perpolitikan Israel. Pada pemilihan ini, Menachem Begin yang berasal dari partai Likud mengambil alih kontrol pemerintahan dari Partai Buruh Israel.
Pada tahun itu pula, Presiden Mesir Anwar El Sadat melakukan kunjungan ke Israel dan mengucapkan pidato di depan Knesset. Aksi ini dilihat sebagai pengakuan kedaulatan Israel yang pertama oleh negara Arab. Dua tahun kemudian, Sadat dan Menachem Begin menandatangani Persetujuan Camp David dan Perjanjian Damai Israel-Mesir.
Israel menarik mundur pasukannya dari semenanjung Sinai dan setuju untuk bernegosiasi membahas otonomi warga Palestina yang berada di luar Garis Hijau, namun rencana tersebut tidak pernah diimplementasikan. Pemerintahan Begin mendukung warga Israel untuk bermukim di Tepi Barat, mengakibatkan konflik dengan warga Palestina di daerah tersebut.
Pada tanggal 7 Juni 1981, Israel membombardir reaktor nuklir Osirak milik Irak pada Operasi Opera. Badan intelijen Israel, Mossad, mencurigai reaktor nuklir tersebut akan digunakan Irak untuk mengembangkan senjata nuklir. Pada tahun 1982, Israel melakukan intervensi pada Perang Saudara Lebanon untuk menghancurkan basis-basis serangan Organisasi Pembebasan Palestina di Israel Utara. Intervensi ini kemudian berkembang menjadi Perang Lebanon Pertama.
Israel menarik pasukannya dari Lebanon pada tahun 1986. Intifada Pertama yang merupakan perlawanan rakyat Palestina terhadap pemerintahan Israel terjadi pada tahun 1987, menyebabkan terjadinya kekerasan di daerah pendudukan Israel.
Selama enam tahun berikutnya, lebih dari seribu orang tewas, kebanyakan merupakan korban kekerasan internal warga Palestina. Selama Perang Teluk 1991, PLO dan kebanyakan warga Palestina mendukung Saddam Hussein dan Irak dalam melancarkan serangan misil terhadap Israel.
Pada tahun 1992, Yitzhak Rabin menjadi Perdana Menteri Israel setelah memangkan pemilihan umum legislatif Israel 1992. Yitzhak Rabin dan partainya mendukung adanya kompromi dengan tetangga-tetangga Israel. Setahun kemudian, Shimon Peres dan Mahmoud Abbas, sebagai wakil Israel dan PLO, menandatangani Persetujuan Oslo. Persetujuan ini memberikan Otoritas Nasional Palestina hak untuk memerintah di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Selain itu, juga dinyatakan pula pengakuan hak Israel untuk berdiri dan menyerukan berakhirnya terorisme. Pada tahun 1994, Perjanjian Damai Israel-Yordania ditandatangani, membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel.
Dukungan publik Arab terhadap persetujuan ini menurun setelah terjadinya peristiwa pembantaian umat Muslim yang sedang bersembahyang di Masjid Ibrahimi oleh sekelompok ekstremis gerakan Kach. Selain itu, permukiman warga Israel di daerah pendudukan yang masih berlanjut, serta menurunnya kondisi ekonomi Palestina juga menurunkan dukungan publik Arab.
Dukungan publik Israel terhadap persetujuan ini juga berkurang setelah terjadinya rentetan kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh hamas. Pembunuhan Yitzhak Rabin yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi ketika ia sedang meninggalkan sebuah pawai yang mendukung perdamaian dengan Palestina mengejutkan seluruh negeri.
Pada akhir 1990-an, Israel yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu menarik mundur pasukannya dari Hebron dan menandatangai Memorandum Sungai Wye. Memorandum tersebut memberikan Otoritas Nasional Palestina kontrol yang lebih luas.
Ehud Barak yang merupakan Perdana Menteri terpilih pada pemilihan tahun 1999 memulai pemerintahannya dengan menarik mundur pasukan Israel dari Lebanon Selatan dan melakukan negosiasi dengan Ketua Otoritas Palestina Yasser Arafat dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada Pertemuan Camp David bulan Juli tahun 2000. Dalam pertemuan itu, Barak menawarkan rencana pendirian Negara Palestina, namun Yasser Arafat menolak tawaran tersebut. Setelah negosiasi gagal, Intifada Kedua dimulai.
Ariel Sharon menjadi Perdana Menteri Israel yang baru setelah memenangi pemilihan tahun 2001. Pada masa pemerintahannya, Sharon secara sepihak menarik muncur pasukan Israel dari Jalur Gaza dan membangun dinding pemisah di perbatasan Tepi Barat. Pada Januari 2006, setelah Ariel Sharon menderita strok berat dan berada dalam keadaan koma, kekuasaannya digantikan oleh Ehud Olmert.
Pada bulan Juli tahun 2006, serangan Hezbollah ke Israel Utara beserta penculikan dua tentara Israel memicu terjadinya Perang Lebanon Kedua. Peperangan ini diakhiri dengan gencatan senjata yang disponsori oleh Dewan Keamanan PBB dengan mengeluarkan Resolusi PBB 1701.
Pada akhir Desember 2008, gencatan senjata antara Hamas dengan Israel berakhir setelah adanya serangan roket yang diluncurkan Hamas. Israel merespon serangan tersebut dengan serangan udara. Pada tanggal 3 Januari 2009, pasukan Israel memasuki kota Gaza dan memulai serangan darat.
Pada tanggal 17 Januari 2009, Israel mengumumkan gencatan senjata secara sepihak dengan syarat dihentikannya serangan roket dan mortir. Hal ini kemudian diikuti oleh Hamas yang juga mengumumkan gencatan senjata dengan syarat ditariknya pasukan Israel dari Gaza serta dibukanya kembali perbatasan.
PEMERINTAH Republik Indonesia mengecam agresi militer Israel ke Jalur Gaza yang menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak. Menurut pemerintah RI, tindakan Israel ini adalah satu lagi hambatan bagi proses perdamaian dengan Palestina.
"Indonesia mengecam aksi militer Israel di Gaza; suatu tindakan yang telah menimbulkan banyak korban sipil yang tidak berdosa di kalangan Palestina dan menciptakan hambatan baru bagi kondisi yang kondusif terhadap proses perdamaian Palestina-Israel," ujar Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dalam pernyataannya, Kamis 10 Juli 2014.
Sedikitnya 61 orang tewas dalam serangan roket Israel ke Gaza sejak awal pekan ini. Di antara korban tewas adalah 13 anak-anak yang termuda berusia 18 bulan. Banyak bangunan rumah warga sipil hancur lebur dihajar roket Israel.
"Tindakan Israel ini perlu ditentang. Suatu aksi militer yang semakin menambah penderitaan yang dialami rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat selama ini sebagai akibat pengepungan oleh Israel yang tiada lain merupakan suatu "collective punishment" terhadap rakyat Palestina," kata Marty.
Marty melanjutkan bahwa inti permasalahan adalah pendudukan Palestina oleh Israel yang harus segera diakhiri melalui proses perundingan. Di antara solusi yang harus diambil adalah mencapai visi dua negara yang hidup berdampingan (two states solution).
Dalam kaitan ini, kata Marty, melalui Perutap RI di PBB, Indonesia akan bekerja sama dengan Palestina, sesama negara GNB, OKI dan negara-negara lainnya dalam mendorong kepedulian internasional mengenai perkembangan di Gaza.
"Menghadapi sikap Israel ini, Dewan Keamanan-PBB, PBB pada umumnya dan masyarakat internasional secara keseluruhan perlu menekan Israel untuk segera menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Lingkaran kekerasan di kawasan perlu diakhiri," kata Menlu RI.